Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

Abstract

Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk berpartisipasi sebagai agen pertumbuhan dalam membangun bangsa yang kompetitif dan mandiri, pendidikan dan pelatihan kejuruan sangat penting dan strategis. Menyadari pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode literature review dan model implementasi Sabatier Mazmanian merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan denagn jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya diataranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelakasana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditinggatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekkolder yaitu mitra indusrtimencapai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pemdanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan.